KUALA LUMPUR – Pemerintah Malaysia resmi menerapkan sistem kerja hibrida bagi pegawai negeri sipil (PNS) mulai 1 Agustus 2026. Kebijakan tersebut telah mendapat persetujuan kabinet dan menjadi pola kerja baru bagi aparatur sipil negara di negara itu. Melalui sistem yang dinamakan Home-Work Day (HWD), pegawai diperbolehkan bekerja dari rumah atau lokasi lain yang telah disetujui selama dua hari dalam sepekan, sementara tiga hari lainnya tetap bekerja di kantor.
Departemen Layanan Publik Malaysia menjelaskan bahwa penerapan HWD bertujuan menghadirkan pengaturan kerja yang lebih fleksibel tanpa mengurangi jam kerja resmi maupun produktivitas pegawai. Pemerintah menegaskan bahwa perubahan pola kerja tersebut tidak akan memengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat karena setiap instansi tetap diwajibkan menjaga kelancaran operasionalnya.
Baca Juga: Maroko Singkirkan Belanda Lewat Adu Penalti, Amankan Tiket ke 16 Besar Piala Dunia 2026
Dalam pelaksanaannya, setiap kementerian dan lembaga memiliki kewenangan mengatur jadwal kerja hibrida sesuai kebutuhan operasional masing-masing. Penentuan hari bekerja dari rumah harus memperoleh persetujuan kepala departemen agar layanan publik tetap berjalan optimal. Layanan yang membutuhkan kehadiran fisik, seperti pelayanan loket dan sektor-sektor esensial, akan tetap beroperasi sebagaimana biasa.
Pemerintah juga menyesuaikan aturan tersebut dengan perbedaan hari libur mingguan di setiap negara bagian. Bagi negara bagian yang menjadikan Minggu sebagai hari libur, pegawai diwajibkan hadir di kantor pada hari Senin dan Jumat. Sementara itu, di Kedah, Kelantan, dan Terengganu yang menetapkan Jumat sebagai hari libur mingguan, kehadiran wajib ditetapkan pada hari Minggu dan Kamis. Hari kerja dari rumah akan diatur di luar hari-hari wajib tersebut.
Baca Juga: Paraguay Singkirkan Jerman, Presiden Tetapkan Libur Nasional
Kebijakan HWD sekaligus menggantikan skema work from home (WFH) yang sebelumnya diberlakukan sebagai langkah sementara untuk mengurangi konsumsi bahan bakar di tengah dampak krisis energi akibat konflik di Timur Tengah. Berbeda dengan kebijakan sebelumnya, sistem baru ini dirancang sebagai norma kerja jangka panjang yang memberikan fleksibilitas lebih besar bagi aparatur sipil negara.
Meski memberikan keleluasaan bagi pegawai untuk bekerja dari rumah, pemerintah Malaysia menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Setiap kepala departemen bertanggung jawab memastikan target kinerja pegawai tetap tercapai dan pelayanan publik tidak mengalami penurunan setelah sistem kerja hibrida mulai diberlakukan pada Agustus mendatang.
source: Resmi, PNS Malaysia WFH 2 Hari Seminggu Mulai Agustus
